Ekonomi Cina

Dimuat di Majalah Bank & Manajemen No. 78 Mei/Juni 2004 (direvisi sedikit)

PERDAGANGAN INDONESIA – CINA
DAN JARINGAN OVERSEAS CHINESE

Oleh: Hamsar Lubis[1]

Indonesia belum bisa memanfaatkan pasar Cina yang berkembang pesat dewasa ini sebagai salah satu tujuan ekspor utama. Tahun 2002 lalu, ekspor Indonesia ke Cina hanya US$ 3,3 milyar. Ini berarti pasar Cina hanya menyerap sekitar 3,7% dari total ekspor nonmigas Indonesia, sementara Amerika Serikat (AS) menyerap 15,9%, Jepang 14,1% dan Singapura 11,1% (Bank Indonesia, 2003). Di sisi lain, Cina mempunyai potensi pasar yang besar dengan penduduk 1,3 milyar orang. Daya beli masyarakat Cina sekitar 8 kali lipat dari daya beli masyarakat Indonesia yang tercermin dari besarnya GDP Cina sekitar 8 kali lipat dari GDP Indonesia. Di masa depan, Cina layak direncanakan menjadi sasaran pasar tradisional keempat, setelah AS, Jepang dan Singapura.

Neraca perdagangan nonmigas Indonesia – Cina dapat dilihat pada tabel 1. Meskipun nilainya masih relatif kecil dibandingkan dengan total ekspor dan impor nonmigas, namun perkembangannya cukup bagus karena sejak tahun 1997 terus-menerus menunjukkan surplus.

TABEL.1.
PERKEMBANGAN NERACA PEMBAYARAN
INDONESIA DENGAN CINA (1987-20020
(RIBU DOLLAR AS)

Tahun	Ekspor	Impor	Surplus(+) dan defisit (-)
1987	321.035	345.317	- 24.282
1988	458.501	438.861	19.640
1989	327.773	466.943	- 139.170
1990	551.772	592.827	- 41.055
1991	607.874	768.119	- 160.245
1992	754.268	683.279	70.989
1993	639.583	808.211	- 168.628
1994	796.243	1.454.723	- 658.480
1995	995.815	1.376.046	- 380.231
1996	965.086	1.158.118	- 193.032
1997	1.386.744	1.273.105	113.639
1998	1.319.736	981.371	338.365
1999	1.485.634	1.132.978	352.656
2000	1.760.481	1.694.551	65.930
2001	1.518.348	1.426.403	91.945
2002	2.029.594	1.944.531	85.063

                                  Sumber: Statistik Ekonomi–Keuangan Indonesia, Bank Indonesia
                                                   (berbagai volume).

Bila dilihat lebih jauh, komoditas-komoditas andalan Indonesia ke Cina ada pada tabel 2. Sumbangan komoditas-komoditas andalan tersebut mencapai 52,9% dari total impor Cina dari Indonesia tahun 2003. Bila diperhatikan, mayoritas komoditas tersebut merupakan hasil pertanian dan hasil tambang. Padahal permintaan yang paling besar dari masyarakat industri Cina di tengah perkembangan ekonominya yang dramatis dewasa ini adalah barang-barang modal berteknologi dan bahan-bahan kimia sebagai bahan baku/penolong untuk industri. Ini berarti perkembangan Cina lebih banyak menguntungkan negara-negara maju.

TABEL.2.
KOMODITAS ANDALAN EKSPOR NONMIGAS
INDONESIA KE CINA
(JUTA DOLLAR AS)

SITC	Jenis barang	2002	2003	Pert. (%)
51	Kimia organik	463,70	558,43	20,4
25	Pulp & kertas	451,04	506,30	12,3
64	Kertas, karton dan olahannya	335,33	296,25	- 11,7
24	Kayu dan gabus	320,37	231,97	- 27,6
63	Barang-barang kayu dan gabus	226,32	287,00	26,8
28	Biji logam dan sisa-sisanya	86,58	106,46	23,0
76	Alat telekomunikasi	81,69	73,16	- 10,4
23	Karet mentah, sintetis dan pugaran	56,59	140,17	147,7
67	Besi dan Baja	48,39	114,07	135,7
03	Ikan, kerang-kerangan, molusca dan olahannya	17,84	24,75	38,7
65	Serat tekstil dan sisa-sisanya	14,83	34,92	135,5

                  Sumber: Laporan Atase Depperindag Beijing, RR Cina bulan Pebruari 2004
                                  (di-download dari website Depperindag)

Beberapa komoditas mengalami pertumbuhan yang pesat, tetapi total ekspornya masih relatif kecil. Ini menunjukkan adanya peluang besar. Komoditas yang relatif besar nilai ekspornya, ada yang naik dan ada yang turun. Saingan utama dari komoditas-komoditas ini di Cina adalah Malaysia, Philipina, Singapura, Vietnam dan Thailand. Diduga, Singapura hanya mengekspor kembali barang-barang yang dibelinya dari negara lain, termasuk Indonesia, karena Singapura bukanlah penghasil utama barang-barang tersebut.

Beberapa komoditas Indonesia yang cukup dominan peranannya terhadap impor Cina antara lain, barang-barang kayu dan gabus yang pangsanya mencapai 30,2%, minyak dan lemak nabati (16,7%), olahan minyak dan lemak nabati dan hewani (23,7%), kopi, teh, coklat dan rempah-rempah (13,1%) serta pulp dan kertas (13,0%). Untuk komoditas-komoditas ini masih layak dikembangkan, karena Indonesia memiliki sumberdayanya.

Perlu dicatat bahwa kedua tabel tersebut hanya menunjukkan statistik perdagangan langsung Indonesia – Cina. Diduga, aliran barang dari Cina ke Indonesia cukup deras melalui negara ketiga, seperti Hongkong, Singapura, Korsel dan Thailand. Dewasa ini dapat kita rasakan bahwa barang-barang Cina sudah membanjiri pasar-pasar domestik, seperti barang-barang elektronik, kendaraan bermotor dan spare part-nya serta mainan anak-anak. Harganya bisa lebih murah sekitar 30% dari produk domestik (Lubis, 2004).

Lemahnya jaringan

Kegiatan ekspor sebagian besar bermula dari kontak-kontak bisnis dalam hubungan keluarga, kerabat, teman dekat maupun dari etnis yang sama. Perkembangan perdagangan dalam negeri juga menunjukkan fenomena seperti itu, misalnya peluang bisnis yang muncul dalam kegiatan arisan, teman sekantor, teman satu klub olah raga, hubungan saudara maupun hubungan satu etnis (Gould, 1994). Perhatikan kutipan fakta berikut ini (Rauch, 1996)

“…..Sebagaimana imigran India lainnya, Lalvani bermukim permanen di Leeds, Inggris. Suatu ketika, Lalvani bertemu dengan seorang Jahudi yang bernama Rosenbaum. Rosenbaum berjualan perhiasan dari permata dan mendapatkan penghasilan yang cukup menarik dari kegiatan tersebut. Lalvani bersama saudaranya Pratap tertarik, yang kemudian mengambil pinjaman untuk membeli kalung mutiara dari saudaranya di Honkong untuk dijual kepada Rosenbaum. Transaksi demi transaksi berjalan lancar dengan volume yang makin besar dan untung yang menarik. Baru-baru ini Lalvani menjual pada pedagang besar berkebangsaan Jahudi di London dengan transaksi 60.000 pound sterling.”

Contoh kasus tersebut menunjukkan dengan jelas embrio bisnis yang lahir dari hubungan keluarga dan teman. Kepercayaan, sebagai modal utama dalam kegiatan bisnis, tumbuh lebih cepat dalam hubungan seperti ini, daripada berdasarkan hubungan bisnis semata. Ikatan kekeluargaan maupun etnik mempunyai peranan penting sebagai sumber informasi bagi pembeli potensial di berbagai negara. Dengan demikian, biaya-biaya transaksi (transactions cost) dalam fase penjajakan peluang maupun dalam mata rantai perdagangan bisa diturunkan.

Fenomena ini telah kelihatan di AS, dimana imigran ke AS dapat meningkatkan volume perdagangan antara AS dengan negara asal imigran tersebut. Pengaruh tersebut lebih kuat pada ekspor AS ke negara asal imigran tersebut daripada impor AS dari negara yang sama. Perdagangan ini terbangun melalui kontak-kontak bisnis dengan famili, teman maupun hubungan etnis yang sama (Gould, 1994). Sekitar 80% ekspor alas kaki Sinos Valley (Brasil) terbangun dari kontak-kontak bisnis berdasarkan hubungan kekerabatan dan etnis, bukan berdasarkan hubungan ekonomi, semisal pameran dagang (Smith, 1995).

Jaringan perdagangan (marketing cahnnel) telah sukses mengembangkan ekspor Jepang ke berbagai belahan dunia melalui Sogo Shosa. Jaringan ini membuka cabang di berbagai negara, sehingga produk-produk Jepang dengan mudal melakukan penetrasi pasar melalui Sogo Shosa tersebut. Sebaliknya, jaringan perdagangan yang sangat rapi di dalam negeri, secara implisit merupakan proteksi yang efektif melindungi pasar Jepang dari serbuan produk-produk asing. Eksportir sulit memasuki pasar Jepang tanpa memasuki saluran distribusi yang sudah ada.

Selain menguasai teknologi, ternyata Jepang juga sangat ahli dalam membangun jaringan bisnis. Dari 200 perusahaan dagang (wholesale) terbesar di dunia tahun 1990, 48 perusahaan diantaranya merupakan perusahaan Jepang. Urutan pertama sampai dengan ke-enam dari yang terbesar juga milik Jepang. Perusahaan-perusahaan dagang ini mempunyai cabang di berbagai belahan dunia (Moody’s Investor Service, 1990).

Cina merupakan negara dengan jumlah perantau terbesar di dunia. Ini merupakan potensi yang besar untuk membangun jaringan, baik dalam perdagangan maupun investasi. Ada sekitar 50 juta orang Cina Perantauan (Overseas Chinese) tahun 2001. Mereka memiliki asset sekitar US$ 700 milyar (sekitar 5 kali dari GDP Indonesia) pada tahun yang sama (Azis, 2003). Bahkan perkiraan kasar Kraar (1993), asset likuid Overseas Chinese, belum termasuk surat-surat berharga, mencapai US$ 2 triliun. Bila Overseas Chinese ini diibaratkan sebagai suatu negara (tanpa tanah dan tanpa pemerintahan), dengan perkiraan kasar, GDP mereka sebesar US$ 500 miliar, dengan income perkapita tahunan sekitar 80% dari tingkat income perkapita Itali dan Perancis. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata Overseas Chinese jauh lebih makmur dari penduduk Cina Daratan (Mainland Chinese), yang hanya memiliki income perkapita sebesar US$ 890 tahun 2001. John Kao (1993) menyebut Overseas Chinese tersebut sebagai negara Persemakmuran Cina (Chinese Commonwealth).

Overseas Chinese tersebar di berbagai negara Asia dan pantai barat Amerika. Perlu diketahui, perekonomian 4 macan Asia (Singapura, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan) pada dasarnya dikendalikan oleh Overseas Chinese. Demikian juga dengan 3 negara Asia lainnya, Malaysia, Indonesia dan Vietnam perekonomiannya juga dikendalikan oleh Overseas Chinese. Sebagian besar dari taipan-taipan besar di negara-negara ini merupakan imigran dari Cina, termasuk keturunan generasi pertama dan keduanya.

Overseas Chinese membentuk jaringan bisnis yang sangat kuat. Victor Fung, seorang taipan Overseas Chinese di Hongkong (pemegang MBA dari Harvard) yang bergelut di bidang bisnis perbankan mengatakan bahwa mendapat referensi personal dari seorang anggota komunitas bisnis Cina ternama, lebih berharga dari “segepok” uang yang bisa ditarok di atas meja (Kraar, 1993). Ini menunjukkan peran penting dari sebuah jaringan bisnis. Mereka membentuk jaringan perdagangan dan investasi di berbagai negara di dunia. Ini salah satu penyebab berkembang pesatnya ekspor Cina ke berbagai negara dan berkembang pesatnya investasi yang masuk ke sana, disamping proses produksi di Cina sendiri memang sangat efisien. Sumbangan mereka cukup besar dalam perkembangan Cina secara keseluruhan dewasa ini.

Hampir sama dengan di negara-negara Asia lainnya, Overseas Chinese di Indonesia cukup besar dan mempunyai peranan penting dalam mengendalikan perekonomian. Pelaku-pelaku bisnis besar maupun eksportir dan importir banyak dilakukan oleh etnis Cina Indonesia ke berbagai negara. Muncul sutau pertanyaan, mengapa hubungan dagang langsung Indonesia dengan Cina relatif kecil, baik dari segi ekspor maupun impor. Demikian juga investasi Cina yang masuk ke Indonesia relatif kecil. Selama periode (1967 – 1998), kumulatif investasi Cina di Indonesia hanya US$ 269,3 juta dengan jumlah proyek sebanyak 49 proyek (Bank Indonesia, 2000). Sedangkan Investasi Indonesia di Cina tidak tercatat, meskipun diduga cukup besar.

Meskipun para konglomerat Indonesia, sebagian besar termasuk dalam jaringan Overseas Chinese di Asia, eratnya hubungan kekerabatan dan kesamaan etnis tersebut tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap volume perdagangan dan investasi Indonesia – Cina. Hal ini mungkin disebabkan oleh: pertama, terpuruknya ekonomi Indonesia dan semakin jayanya ekonomi Cina. Ini merusak persepsi investor terhadap Indonesia dan memperbaikinya untuk Cina. Investor dan calon investor yang akan masuk ke Indonesia akhirnya beralih ke Cina. Kedua, adanya kecenderungan keseragaman jenis-jenis produksi Indonesia dan Cina, sehingga kurang menguntungkan jika saling diperdagangkan. Produk-produk tersebut umumnya bersifat padat karya dengan teknologi rendah, meskipun efisiensi produksi masih lebih baik di Cina. Ketiga, pada dasarnya etnis Cina lebih berhasil melakukan transaksi bisnis dengan Barat daripada sesama mereka sendiri. Sama halnya dengan lebih berhasilnya mereka di perantauan daripada berbisnis di negara sendiri. Keempat, memang diakui, normalisasi hubungan politik Indonesia dan Cina baru dimulai sejak 1990, tetapi hubungan dagang sudah berlangsung lama sebelumnya. Dengan demikian, menggarap pasar Cina bukan merupakan suatu prioritas bagi pemerintah, paling tidak selama sebelum normalisasi hubungan politik.

Tetapi sumbangan Overseas Chinese (maupun keturunan generasi pertama dan keduanya) dalam perekonomian Indonesia tetap besar. Ekspor nonmigas Indonesia ke berbagai negara, sebagian besar juga dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Overseas Chinese di Indonesia. Investasi asing yang berasal dari Singapura, Hongkong, Thailand dan Korea Selatan, sebagian besar juga merupakan milik dari Overseas Chinese di berbagai negara Asia. Sebagai contoh, Charoen Pokphan Group, investor Thailand yang bergerak di bidang agrobisnis di Indonesia merupakan milik Overseas Chinese dari Thailand dan sudah lama mengembangkan bisnis di bidang yang sama di Cina Daratan (Kao, 1993).

Secara umum, jaringan perdagangan di negara-negara sedang berkembang relatif lemah. Jangankan untuk membangun jaringan bisnis/perdagagnan di berbagai belahan dunia, di dalam negeri sendiri pun masih rapuh. Penelitian David Arnold (2000) menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional kesulitan mamanfaatkan jaringan distribusi lokal. Dari 250 kasus yang diteliti, hanya 5% diantaranya yang menggunakan jaringan distribusi lokal secara independen. Sebaliknya, perusahaan multinasional lebih tertarik membangun, membeli atau mengakuisisi jaringan distribusi lokal agar bisa dikendalikan sepenuhnya. Kelemahan-kelemahan distribusi lokal bersumber dari: (1) tidak mengerti bagaimana membesarkan pasar, (2) tidak melakukan investasi untuk mengembangkan jaringan, meskipun menghadapi pasar yang sedang berkembang dan (3) tidak mempunyai ambisi yang cukup.

Seperti negara-negara berkembang lainnya, Indonesia juga lemah dalam membangun jaringan bisnis. Hal ini ditandai dengan tingginya ekspor Indonesia ke Singapura. Urutan ketiga setelah AS dan Jepang. Padahal dari Singapura, produk-produk dari Indonesia itu dijual kembali (re-ekspor) ke berbagai negara. Margin yang diperoleh Singapura, bisa jadi lebih tinggi dari yang dinikmati oleh eksportir Indonesia. Demikian juga ekspor ke Eropa, banyak yang dilakukan melalui negara ketiga, tidak langsung ke negara konsumen akhir. Hal yang sama juga terjadi dari sisi impor. Semua ini disebabkan karena lemahnya jaringan perdagangan Indonesia di berbagai negara.

Sebaliknya, Indonesia telah banyak dimasuki oleh jaringan bisnis asing, baik melalui investasi asing, joint ventura, frenchise, trading house maupun jaringan bisnis tanpa bentuk. Ini memudahkan asing menyerbu pasar domestik Indonesia, tetapi sebaliknya, sulit bagi kita menembus pasar luar negeri karena minimnya jaringan. Proses ekspor furniture dari Jepara, sebagai contoh, sudah banyak yang ditangani langsung oleh pembeli asing dan membangun jaringan sendiri sampai ke produsen.

Tentu saja, marjin perdagangan yang seharusnya dapat dinikmati oleh eksportir Indonesia, berpindah ke tangan asing. Bila dibandingkan harga di tingkat produsen di Jepara dengan harga furniture tersebut sampai ke tangan konsumen di berbagai negara, besarnya berkali-kali lipat. Jika saja kita mempunyai jaringan perdagangan yang kuat di dalam dan luar negeri, sebagian besar dari margin harga (price – margin) tersebut dapat dinikmati oleh eksportir kita. Ke depan Indonesia perlu mengembangkan jaringan perdagangan yang kuat, baik di dalam negari maupun di negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia.

Daftar Pustaka

…………………………, Statistik Ekonomi – Keuangan Indonesia (berbagai edisi) Bank Indonesia.

…………………………, 1990, Directory of the World’s Largest Service Companies, Moody’s Investor Service, United Nations Centre on International Companies.

…………………………, Website Depperindag Republik Indonesia.

Arnold, David, 2000, Seven Rules of International Distribution, Harvard Business Review, November – December.

Hamsar Lubis, 2004, Keterbukaan Ekonomi Cina dan Ancaman bagi Indonesia, Bulletin Business News, No. 1016/Tahun – XVII/2004.

Harry Azhar Azis, 2003, Hubungan Dagang Indonesia – Cina, Jurnal Ekonomi STIE Indonesia, No. 1/Th XII/20.

Kao, John, 1993, The Worldwide Web of Chinese Business, Harvard Business Review, March – April.

Kraar, Louis, 1993, Importance of Chinese in Asian Business, Journal of Asian Business, Volume 9, Number 1.

Lim, Linda, 1992, The Emergence of a Chinese Economic Zone in Asia, Journal of Southeast Asia Business 8, No. 1, Winter.

Rauch, James E., 1996, Trade and Search: Social Capital, Sogo Shosha, and Spillover, working paper, National Bureau of Economi Research (NBER), Cambridge, MA.

---

[1] Kepala Penelitian STIE Indonesia, Jakarta.

Dimuat di harian KONTAN 5 Februari 2008 (tulisan ini dimodifikasi sedikit)

BBN TERJEBAK MEKANISME HARGA

Oleh: Hamsar Lubis

(Kepala Penelitian STIE Indonesia)

Bahan bakar minyak (BBM) fosil merupakan komiditi strategis yang harganya ditentukan oleh pemerintah. BBM fosil dijual di dalam negeri dengan harga yang lebih murah dari harga internasional. Selisih harga tersebut dianggap sebagai subsidi, yang jumlahnya secara total mencapai Rp90 triliun dewasa ini.

Adapun harga jual BBN di pasaran dalam negeri belum jelas, apakah sesuai dengan standar harga internasional, setara dengan harga BBM fosil bersubsidi atau berdasarkan mekanisme pasar. Jika harga BBN dalam negeri setara dengan BBM internasional, maka harganya terlalu mahal dibandingkan dengan BBM fosil bersubsidi yang dijual murah di dalam negeri. Akibatnya, BBN tidak akan laku di pasaran dalam negeri. Masyarakat tetap akan menggunakan BBM fosil bersubsidi.

Di pasar internasional harga BBN jauh lebih tinggi dari harga domestik karena mengacu pada harga BBM fosil internasional. Apalagi sekarang harga BBM internasional melonjak tajam mencapai US$100 per barrel dan diperkirakan tetap bertahan tinggi ke depan. Pengusaha akan lebih tertarik mengekspor BBN ke luar negeri daripada melayani pasar domestik.

Tujuan pengembangan BBN untuk menutupi kekurangan BBM fosil tidak akan tercapai. Dalam kondisi seperti ini, pasar domestik akan kebagian BBN, jika pemerintah melarang ekspor BBN. Namun, jika ekspor BBN dilarang, maka bisnis BBN kurang menarik bagi pengusaha. Hal seperti ini terjadi pada bioetanol. Sekitar 90 persen produksi bioetanol Indonesia diekspor ke luar negeri dengan harga internasional.

Mekanisme harga

Jika harga BBN di dalam negeri setara dengan BBM fosil bersubsidi, maka terlalu murah (sekitar Rp4.500 per liter). Itu berarti BBN tidak disubsidi, tetapi BBM fosil disubsidi. Cara seperti ini kurang fair dari sisi kebijakan publik, karena BBM fosil yang menyebabkan polusi disubsidi besar-besaran sementara BBN hijau tidak mendapat subsidi. Sebaiknya adalah kondisi sebaliknya, yaitu mengalihkan subsidi BBM fosil ke BBN. Kebijakan harga seperti ini dipastikan tidak akan menarik bagi pengusaha.

Jika harga jual BBN sama dengan harga BBM fosil bersubsidi di dalam negeri, tetapi di tingkat produsen pemerintah membeli setara dengan harga BBN internasional, itu berarti pemerintah harus mensubsidi produsen BBN dengan mekanisme yang sama dengan subsidi BBM fosil. Besarnya subsidi BBN sama dengan selisih harga BBN di luar negeri dan dalam negeri. Subsidi ini sebaiknya dinikmati oleh produsen, baik swasta maupun pemerintah, agar investor terdorong masuk ke bisnis BBN. Lebih baik lagi kalau subsidi ini sebagian besar dinikmati oleh petani di sektor hulu.

Contoh berikut menunjukkan masalah pelik. Di masyarakat sudah ada pengusaha yang berjanji membeli biji jarak pagar kering seharga Rp2.000 per kilogram. Dengan rendemen sekitar 30 persen, maka untuk memproduksi satu liter BBN dibutuhkan sekitar tiga kilogram biji jarak pagar kering. Biaya bahan baku sudah mencapai Rp6.000 untuk memproduksi satu liter BBN jarak. Ditambah lagi dengan biaya produksi lainnya. Sementara harga solar di pasaran hanya Rp4.500 per liter. Agar biaya bahan baku BBN menguntungkan secara ekonomis, maka harga biji jarak kering seharusnya berkisar antara Rp750 s/d Rp1000 per kilogram (Business News, 11/08/07, hlm. 4). Harga sebesar ini terlalu murah dan menyedihkan petani. Bagi petani, harga ini masih kurang menarik dari sisi ekonomi dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya.

Contoh lainnya adalah macetnya konversi CPO menjadi BBN. Hingga sekarang konversi CPO menjadi BBN tidak dapat diharapkan. Mekanisme penyesuaian harga domestik dan internasional serta subsidi BBM fosil merupakan penyebabnya.

Mencari harga yang layak

Harga CPO sudah meningkat drastis dari US$650 per ton pertengahan 2007 menjadi US$1000 per ton awal 2008 di Bursa Komoditi Rotterdam. Hal ini disebabkan karena melonjaknya permintaan dunia, baik untuk konsumsi maupun untuk konversi menjadi BBN di kawasan Eropah.

Daya tarik harga tersebut mendorong pengusaha Indonesia mengekspor CPO secara besar-besaran ke luar negeri tanpa berminat mengolahnya menjadi BBN. Kini Indonesia menjadi pengekspor CPO terbesar di dunia. Harga CPO sebagai bahan baku BBN lebih mahal dari harga BBN dari CPO di pasaran domestik, sehingga pengusaha akan merugi bila dikonversi menjadi BBN. Semakin murah harga jual BBM fosil di dalam negeri karena subsidi, semakin tidak layak konversi CPO menjadi BBN. Senada dengan itu, semakin mahal harga CPO internasional maka semakin tidak layak konversi CPO ke biofuel. Harian Kontan (25/01/08, hlm 14) mencatat 17 perusahaan BBN berbahan baku CPO memutuskan untuk berhenti beroperasi. Jumlah ini mencapai 77,3 persen dari 23 perusahaan sejenis yang beroperasi.

Pengembangan BBN di dalam negeri layak secara ekonomi jika harga BBN domestik setara dengan harga BBN internasional. Ada beberapa cara yang memungkinkan untuk mencapainya; (1) pemerintah mensubsidi BBN dengan mekanisme subsidi yang sama dengan BBM fosil, (2) memberikan subsidi pada produsen BBN, khususnya petani sehingga biaya produksinya menjadi murah agar harga BBN dapat bersaing dengan solar, (3) mencabut subsidi BBM fosil sehingga harganya meningkat di dalam negeri dan harga jual BBN juga meningkat mengikuti harga BBM fosil dan (4) produsen BBN mengekspor hasil produksinya ke luar negeri. Itu berarti, tujuan pemerintah memasyarakatkan BBN tidak akan tercapai.

Syarat-syarat berat tersebut menggiring kita pada kesimpulan bahwa pengembangan BBN sebagai pengganti BBM fosil di dalam negeri masih sulit diharapkan.